Perubahan Nomenklatur Makan Biaya dan Waktu

Rencana Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur sejumlah kementerian diyakini akan memakan biaya yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan hanya akan menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan. 

Marzuki Alie, Wakil Pembina Partai Demokrat, menuturkan perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat secara otomatis akan diikuti dengan perubahan tata nama kantor-kantor kedinasan terkait di tingkat daerah. Tidak hanya sebatas perubahan pelang nama dan atribut seperti kop surat dan lain-lain, perubahan nomenklatur secara otomatis akan mengubah standar opersional, budaya kerja serta alur koordinasi antarlembaga. 

"Konsekuensi ke anggaran pasti besar," ujar Marzuki kepada CNN Indonesia, Sabtu (25/10). 

Selain itu, kata Marzuki Alie, perubahan nomenklatur akan memakan waktu yang cukup lama bagi kementerian dan kantor-kantor dinas di daerah untuk melakukan penyesuaian. Dia memperkirakan butuh waktu sekitar satu sampai dua tahun bagi kementerian dan lembaga untuk benar-benar efektif memulai tugas dan fungsi utamanya. 

"Saya sejak awal ketawa saja karena ini justru akan menghambat. Pemerintah jadi tidak bisa langsung lari," tuturnya.  

Karenanya, lanjut Marzukie, pemerintah dan DPR harus berkoordinasi terkait perubahan nomenklatur karena juga berimplikasi terhadap perubahan nama dan fokus tugas dari setiap komisi dan alat kelengkapan legislatif. 

Dikonfirmasi mengenai kesiapan APBN 2015 dalam merespon perubahan nomenklatur, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani enggan berkomentar. "Nanti tunggu kepastiannya dan Menteri Keuangan baru," jelasnya singkat. 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat total kantor kementerian dan lembaga di Indonesia saat ini mencapai 687 unit, mulai dari tingkat pusat hingga ke kota. Rinciannya adalah 7 kesekretariatan lembaga negara, 34 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, 18 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 88 Lembaga Non Struktural, 2 Lembaga Penyiaran Publik, 34 Provinsi,398 Kabupaten, dan 93 kota. 

Dalam surat perubahan nomenklatur kementerian ke DPR, Presiden Joko Widodo menuliskan beberapa alasan perubahan penamaan. Alasannya antara lain demi efisiensi, efektivitas, distribusi beban kerja, beban anggaran, dan perkembangan lingkungan global. 

Ada beberapa perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Jokowi. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja.

Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah; serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Keempat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kelima, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keenam, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat berubah nama menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

ISIS Rajam Wanita Pelaku Zina di Suriah

Sebuah video dipublikasikan lembaga Syrian Observatory for Human Rights, menunjukkan hukuman rajam yang dilakukan oleh kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS, terhadap wanita pelaku zina di Suriah.

Lembaga yang bermarkas di London, Inggris, ini mengatakan video tersebut direkam di provinsi Hama, wilayah yang sebagian besarnya telah dikuasai ISIS.

Dalam video tersebut, yang diunggah oleh Al-Arabiya (21/10), terlihat wanita itu meminta maaf dan pengampunan dari ayahnya, yang saat itu ikut serta dalam menghukum putrinya.

Dua orang militan ISIS terlihat menghampiri ayah itu dan meminta dia memaafkan putrinya karena "dia akan berpisah dengan kehidupan dan bertemu Tuhan."  

Seorang militan lainnya mendekati wanita tersebut dan menjelaskan alasan hukuman tersebut dilakukan, dan mengatakan bahwa rajam ini akan menjadi contoh bagi wanita lainnya untuk tidak melakukan zina.

"Hukuman ini, adalah hasil dari tindakanmu. Tidak ada yang memaksamu, karena itu kau harus menerima hukum Tuhan. Islam melakukan perintah Tuhan. Apakah kau menerima pengadilan Tuhan?" kata militan tersebut, dibalas dengan anggukan oleh wanita itu.

Ayahnya kemudian mengikatnya dengan tali lalu memasukkannya ke dalam lubang. Hukuman rajam kemudian dilakukan, dengan melempari wanita tersebut dengan batu hingga tewas.

Ini bukan kali pertama ISIS menerapkan hukuman rajam di wilayah yang mereka kuasai di Suriah dan Irak. 

Sebelumnya Juli lalu, Oservatory melaporkan dua wanita yang dirajam di Provinsi Raqqah, pusat kegiatan ISIS di Suriah.

Agustus lalu, ISIS juga merajam seorang pria di kota Mosul, sebelah utara Irak pada Agustus lalu.

Tidak Sembarangan

Rajam adalah hukuman dengan cara melempari seseorang dengan batu hingga tewas sesuai dengan Syariah Islam. Namun hukuman ini tidak bisa sembarangan dilakukan.

Hukuman rajam hanya berlaku bagi pelaku perzinahan yang sudah menikah. Sementara yang masih lajang dihukum cambuk 100 kali. 

Pembuktian seseorang sebagai pelaku zina juga sangat ketat. Setidaknya harus dihadirkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan adegan perzinahan itu dengan gamblang. Dengan persyaratan ini, rajam tidak mudah dilakukan begitu saja.

ISIS melebarkan wilayah kekuasaan mereka dari Suriah menuju bagian utara Irak pada Juni lalu dimulai dari kota Mosul.

Pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat saat ini tengah menggempur ISIS dengan melancarkan serangan udara ke wilayah-wilayah strategis kelompok pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu.

Kapal Selam Jerman Era PD II Ditemukan

Kapal selam Jerman yang tenggelam di Perang Atlantik pada Perang Dunia II akhirnya ditemukan di dasar laut Carolina Utara setelah 72 tahun tidak diketahui rimbanya.

Dalam pernyataan National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, Selasa (21/10), kapal selam jenis U-576 itu ditemukan di dasar laut Atlantik, sekitar 48 km dari Tanjung Hatteras dan 219 meter dari penemuan lokasi bangkai kapal tanker Bluefields, satu dari 24 kapal dagang dan perang yang berlayar dari Virginia menuju Key West, Florida, pada 14 Juli 1942.

"Ini bukan hanya soal penemuan bangkai kapal selam. Kita juga menemukan lokasi pertempuran penting yang menjadi bagian dari Perang Atlantik. Dua kapal ini tenggelam hanya terpaut beberapa meter, membantu kita memahami serta berbagi kisah tidak terlupakan dari peperangan ini," kata Joe Hoyt, kepala peneliti di bagian Ekspedisi Suaka Laut NOAA.

Tidak ada korban tewas saat Bluefields tenggelam, namun sebaliknya seluruh 45 kru kapal selam U-576 hilang di laut. Kisah pertempuran keduanya sangat tragis.

Komandan U-576 pada hari nahas itu adalah Kapitanletnan Hans-Dieter Heinicke. Menurut dokumen NOAA, Heinicke sempat mengirimkan pesan radio ke wilayah Prancis yang saat itu diduduki Nazi pada 13 Juli 1942, mengatakan kapal selam mereka rusak dan akan berlayar kembali ke Jerman setelah sebulan penuh berpatroli tanpa hasil.

Dalam perjalanan pulang, U-576 bertemu dengan rombongan KS-520 dan lima kapal perang lainnya milik tentara Amerika Serikat yang tengah mengawal 19 kapal dagang pada 14 Juli.

Kesempatan ini tidak disia-siakan Heinicke yang langsung memerintahkan menyerang, kendati kapal selamnya dalam keadaan tidak prima untuk bertempur.

"Namun pada pukul 4 sore, sebelum mereka menembak torpedo, salah satu kapal Patroli Pantai menangkap gelombang sonar. Kapal Penjaga Pantai langsung melepaskan tiga serangan ke bawah laut, disusul lima lainnya 10 menit kemudian," tulis dokumen NOAA.

Serangan tersebut tidak mengendurkan semangat Heinicke untuk bertempur yang langsung melontarkan empat torpedo sekitar pukul 4.15.

"U-576 menenggelamkan kapal berbendera Nikaragua Bluefields dan merusak dua kapal lainnya. Sebagai balasan, pesawat tempur Kingfisher milik Angkatan Laut AS, yang turut dalam pengawalan, menjatuhkan bom ke U-576 sementara kapal dagang Unicoi memberondongnya dengan senapan geladak," tulis NOAA lagi.

Dalam hitungan menit U-576 karam.

U-576 ditemukan oleh dua kapal riset NOAA, Okeanos Explorer dan SRVX Sand Tiger, pada Agustus lalu.

Lokasi penemuan kapal selam itu telah lama dianggap sebagai kuburan perang dan dilindungi oleh hukum internasional.

"Saat kita mempelajari lebih banyak soal pertempuran bawah laut, Bluefields dan U-576 akan memberikan kisah tambahan bagi bab sejarah Amerika yang jarang diketahui," kata David Alberg, pengawas di Ekspedisi Suaka Laut NOAA.

Wanita Bertelanjang Dada Rusak Patung Putin

Iana Zhdanova, seorang anggota kelompok feminis Ukraina, Femen, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Paris pada Rabu (15/10) karena merusak patung Presiden Rusia Vladimir Putin sembari telanjang dada di museum lilin Musee Grevin di Paris.

Zhdanova merusak patung lilin Putin dengan tongkat kayu dan memamerkan tulisan 'Bunuh Putin' di dadanya yang polos.

Aktivis perempuan berusia 26 tahun yang tinggal di Paris selama dua tahun sebagai pengungsi politik ini tertawa dalam persidangan ketika dinyatakan bersalah dan harus membayar denda sebesar US$1.897 atau setara dengan Rp23 juta. 

Zhdanova juga harus membayar denda atas kerusakan yang dialami pihak museum. 

"Saya terkejut dan tertawa karena keputusan ini sangat aneh," ujar Zhdanova usai persidangan, seperti ditulis oleh Reuters. 

Pengacara Zhdanova, Marie Dose, menyatakan persidangan ini merupakan kali pertama bagi pengadilan Perancis menjatuhkan vonis tindakan ekshibisionis kepada anggota Femen.

"Di tengah kehidupan bermasyarakat saat yang tak lagi menganggap tabu pesan seksual, vonis itu terasa tak masuk akal," kata Dose.

Dose menyatakan akan mengajukan banding dan menilai bahwa keputusan ini merupakan upaya membungkam aksi protes yang dilakukan oleh kelompok Femen. 

Kelompok feminis Femen kerap melakukan aksi sambil bertelanjang dada, menyuarakan hak perempuan atas dominasi laki-laki dalam tatanan masyarakat Rusia serta beberapa negara mantan sekutu Soviet lainnya. 

Putin kerap menjadi target utama dalam berbagai aksi protes mereka.

Patung Putin yang hancur pada bagian kepala kini sedang diperbaiki.

Sebelumnya, pengadilan Perancis membebaskan sembilan anggota Femen yang melakukan aksi protes serupa di dalam Gereja Katedral Notre Dame di Paris tahun lalu. 

Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia

Salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla adalah meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.

Sumber daya alam yang berlimpah di laut Indonesia harus bisa dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat, sembari memperkuat Angkatan Laut agar tidak ada lagi kekuatan asing yang melintas batas seenaknya atau mencoleng ikan semaunya.

Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia (22/10) mengatakan Jokowi punya tugas berat dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

Wanita yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 ini mengatakan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai bergerak dalam mempertahankan wilayah lautnya yang kaya.

Berikut wawancara lengkap CNN Indonesia dengan Connie Rahakundini Bakrie:

Jokowi akan mewujudkan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, menurut anda apakah visi ini cukup rasional?

Justru sangat rasional. Seperti penasihat beliau Pak Andi Wijayanto dan juga kami yang beraliran realis sejati, maka jelas pendekatan akan pencapaian national interest dari Jokowi sangat berbeda dengan Presiden ke-6 yang menganggap negeri dengan 12 lautan dan 39 selat seperti Indonesia adalah negeri yang mampu melakukan visi politik "thousand friend, zero enemy".

Jokowi sangat paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Jadi beliau rupanya paham betul akandefense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan.

Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini.

Perhatikan saja pidato perdana Jokowi tentang "memunggungi lautan" dan kutipan lain dari Pidato Soekarno dimana saat kepemimpinannya, Indonesia kemudian terbukti menjadi kekuatan terbesar di bumi bagian Selatan.

Apa yang perlu digarisbawahi oleh Jokowi dalam memajukan bidang maritim untuk kemajuan ekonomi Indonesia?

Hal ini sudah beliau garis bawahi sejak masih dalam konsep Nawa Cita-nya bersama JK saat beliau kampanye. Realisasinya adalah beliau sadar betul akan perlunya konektivitas antar pulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing.

Saat bertemu dengan saya, beliau paparkan tentang rencana pembangunan 26 port tambahan Indonesia dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektifitas penanganan keuangan Pelindo 1 dan 2.

Selain itu terkait data kemiskinan nelayan. Pada saat ini armada perikanan tangkap di dominasi armada tradisional, mencakup perahu tanpa motor 50%, motor tempel 26% dan kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16% jadi total sekitar 90%.

Jumlah armada tersebut tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan, karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda.

Diperkirakan jumlah nelayan dengan armada di bawah lima GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66%. Sulit untuk mengatakan bahwa nelayan dengan armada ini pasti miskin, atau di atas lima GT pasti tidak miskin.

Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu tentu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50 – 100 GT selama 40 Hari.

Jadi Jokowi harus mendorong menteri dan kementerian terkait bahwa alat tangkap belum bisa menjadi indikator kemiskinan. Jelaslah, tidak adanya data kemiskinan nelayan ini mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.

Sebenarnya seberapa besar potensi laut Indonesia, sampai harus diperhatikan betul?

Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain:

Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal.

Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol.

Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal.

Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar.


Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun.

Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.

Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km2, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia.

Bidang pertahanan maritim juga jadi salah satu prioritas Jokowi, menurut Anda apakah yang perlu dibenahi dari pertahanan laut Indonesia?

Terkait pertahanan, mari bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang.

Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya.

Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya.

Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia.

Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu.

Sekarang Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita.

Maka dari sisi defense sudah jelas rencana pembelian tiga drone sekelas Global Hawk meskipun mahal tapi menjadi murah jika kita bandingkan dengan kerugian ratusan ribu kali lipat jika kita tidak membelinya.

Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver.

Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, percaya deh, soon our economic wil be rocketing!

Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, apa yang harus ditingkatkan Jokowi dalam mempertahankan garis batas Indonesia dari kekuatan asing?

Australia AMIZ harus di counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone.

Itu mutlak menurut saya dilakukan oleh Jokowi dan JK. Ini menunjukan kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan.

Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral.

Karenanya, jelas visi misi Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menhan dan Menlu yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton.

Apa tantangan Jokowi dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia?

Tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam lakukan efektifitas dan efisiensi anggaran di 13 departemen yang bermain di laut kita. Jangan sampai 13 departemen ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing.

Banyak pengamat mengatakan, Jokowi akan lebih inward-looking artinya lebih berpandangan ke dalam negeri, berbeda dengan SBY yang outward-looking. Bagaimana menurut Anda?

Saya melihatnya malah terbalik. Jokowi sangat outward-looking makanya beliau bermimpi menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Catat: Dunia, bukan kawasan.

SBY menurut saya sangat inward looking dengan paradigma "thousand friend, zero enemy" dan tetap berkutat di MEF (minimum essential force) untuk anggaran pertahanan misalnya.

Jadi, jikapun dinilai outward looking menurut saya lebih untuk self branding image-nya sebagai seorang SBY sendiri - bukan buat Indonesia - sebagai suatu bangsa yang membawa urgensi kepentingan-kepentingan nasional.

PENGADILAN IRAN - Wanita Iran Dihukum Gantung

Rayhaneh Jabbari, wanita Iran terpidana atas kasus pembunuhan atasannya yang mencoba memerkosanya pada 2007 lalu menerima eksekusi mati pada Sabtu (25/10).

Seperti diberitakan kantor berita IRNA, Jabbari, 26 tahun, menerima hukuman gantung sesuai syariah hukum Islam atas kasus pembunuhan Morteza Abdolali Sarbandi mantan pegawai Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran.

Eksekusi Jabbari awalnya dijadwalkan pada 30 September namun pengadilan Iran menunda eksekusi tersebut tanpa alasan yang jelas.

Organisasi HAM, Amnesty International menilai penundaan itu mungkin berhubungan dengan kemarahan masyarakat internasional atas kasus ini karena Jabbari tidak pernah berkesempatan untuk mendapatkan proses penyelidikan dan peradilan yang adil.

Lembaga internasional PBB melaporkan Jabbari ditahan dan disiksa di sel isolasi tanpa akses ke pengacara dan keluarganya selama dua bulan.

"Reyhaneh Jabbari memang menusuk Sarbandi, namun dia mengatakan ada orang ketiga di dalam rumah tersebut yang terlibat dalam pembunuhan. Jika terbukti, pengakuan ini dapat membebaskan dia, namun Jabbari tidak mendapatkan proses penyelidikan yang adil," ujar organisasi HAM tersebut kepada CNN awal Oktober lalu.

Sarbandi memperkerjakan Jabbari yang masih berumur 19 tahun untuk menjadi desain interior di kantornya dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

Jabbari kemudian menusuk Sarbandi setelah peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Kasus Jabbari mengemuka ketika ibu Jabbari membuat halaman Facebook yang didedikasikan untuk menyelamatkan Jabbari dari eksekusi.

Dalam akun Facebook yang didukung oleh lebih dari 14 ribu orang itu, ibu Jabbari mengungkapkan keinginan dirinya untuk mengumpulkan tubuh anaknya setelah eksekusi di akun media sosial Facebook.

Dukungan untuk Jabbari juga datang dari sutradara pemenang Oscar asal Iran, Asghar Farhadi yang bergabung dengan beberapa artis dan musisi Iran untuk menyerukan pembatalan eksekusi mati Jabbari.

Dalam surat terbuka, Farhadi meminta keluarga korban untuk memaafkan Jabbari.

Keluarga Sarbandi menyatakan telah memaafkan Jabbari, namun meminta proses eksekusi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam Iran.

Amnesty Internasional mengkritisi pemerintah Iran atas melonjaknya eksekusi di bawah pemerintahan Hassan Rouhani di tahun pertamanya sebagai presiden.

Data dari PBB menunjukkan selama tahun 2014 pemerintah Iran telah mengeksekusi mati sekitar 170 orang.

Pada 2013, Iran mengeksekusi lebih banyak orang dibanding negara lain, terkecuali Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia.